DPC SBMI BATAM

SBMI, Gowa - 12 warga Gowa yang diduga hendak menjadi TKI illegal diamankan Kepolisian Resort Gowa di sebuah perumahan Jl. Manggarupi, Kecamatan Somba Opu, Selasa (9/9/2014).

Saat dimintai keterangan di Mapolres Gowa, seorang TKI, Nahariah mengatakan kalau mereka berencana ke Malaysia untuk mengunjungi keluarganya yang sudah bekerja disana sebagai TKI. “cuman mau jalan-jalanji. Ada keluarga disana, jadi mau dikunjungi,” paparnya.

Warga yang berasal dari Kecamatan Bontolempangan ini rencananya akan berangkat ke Malaysia melalui Nunukan, Kalimantan Timur. Pasport pun sudah disiapkan.

Pernyataan berbeda diutarakan Kasatreskrim Polres Gowa, AKP Muh Akbar. Menurutnya, warga tersebut bukan lah TKI illegal. “mereka bukan TKI illegal. Hanya mau jalan-jalan di Malaysia. Jadi kami tidak periksa,” ujarnya.

Namun untuk mengantisipasi dugaan sebagai TKI illegal, Akbar membuatkan surat pernyataan yang mengatakan bahwa kepergian mereka ke Malaysia hanya untuk jalan-jalan mengunjungi sanak keluarga dan bukan berencana menjadi TKI. Surat pernyataan itu ada tiga lembar dan diberikan kepada polisi, pihak  Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Makassar dan selembar untuk mereka sendiri.

“kami buatkan surat pernyataan. Nanti kalau terjadi apa-apa disana, ada masalah, kami tinggal perlihatkan surat pernyataan kalau mereka kesana hanya untuk berkunjung. Dan sudah bermaterai,” lanjut Akbar. (Tribun News)

SBMI, BATAM – Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (P4TKI) Kota Batam mengungkapkan sangat sulit memberantas praktik perdagangan orang atau human trafficking berkedok TKI di Batam. Pasalnya, para mafia sudah berkolaborasi dengan oknum yang ada di pelabuhan. “Modus mereka (mafia, Red) sudah canggih.

Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Konon visanya dibagikan di kapal,” ungkap Kepala P4TKI Batam Effendi Manurung kepada Batam Pos (INDOPOS Group), Selasa (29/10). Menurut dia, meskipun pihaknya sudah menempatkan pos di setiap pelabuhan resmi untuk memantau para TKI, namun mereka tidak bisa berbuat banyak sebab petugas cuma bisa memeriksa di titik pemeriksaan.

Selanjutnya dari titik check point sampai ke kapal sudah harus steril. “Malah teman kami pernah ditangkap dan diinterogasi di Polresta Barelang lantaran mengamankan paspor milik TKI yang bermasalah saat di check point,” sesalnya. Masih kata Effendy, selain pakai modus bagi visa di atas kapal, para tekong TKI ilegal ini juga menyamarkan mereka dengan menggunakan paspor pelancong.

Tentu saja hal ini semakin menyulitkan pihaknya untuk mencegah para TKI ini pergi bekerja di Malaysia. “Meski begitu kami tidak berputus asa untuk terus gencar merazia para TKI ilegal tersebut. Karena banyak kasus TKI bermasalah di luar negeri, sulit dideteksi asal muasalnya maupun ahli warisnya mengingat mereka pakai alamat palsu.

Sebab, paspor mereka sudah dipalsukan oleh tekong, seperti empat TKI yang tewas belum lama ini di Malaysia,” terangnya. Jika berdasarkan aturan resmi yang diberlakukan pemerintah lanjut Effendy, para TKI ini harus dilengkapi Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN). Selain itu mereka juga harus dibackup asuransi khusus TKI yang ditunjuk Kemenakertrans.

“Pengurusan KTKLN ini gratis, sedangkan asuransinya bayar Rp 400 ribu untuk jangka waktu 2 tahun. Itu wajib dibayarkan oleh PPTKIS atau agen penyalurnya,” ucap dia. Dari sekian banyak aktivitas penyeberangan orang menjadi TKI di luar negeri melalui pelabuhan di Batam, pihaknya hanya sedikit menerima laporan pengurusan KTKLN tersebut yaitu cuma 10-15 kartu per harinya.

Sedangkan KTKLN untuk TKI dari daerah lain ada 600-an orang setiap bulannya yang terpantau pihaknya. Masih kata Effendy, dari sekian banyak PPTKIS Cabang yang resmi di Batam, cuma ada 2 yang aktif melapor atau mengurus KTKLN ke P4TKI Kota Batam. Padahal kartu itu sangat penting untuk melindungi TKI itu sendiri. “Kasus penembakan empat TKI di Kualalumpur kemarin membuktikan kalau betapa pentingnya KTKLN bagi para TKI. Karena dengan itu pemerintah bisa berkoordinasi dengan KBRI, KJRI maupun keluarga.

Tidak seperti sekarang, mereka buat paspor di Batam tapi alamatnya di Kupang, NTB ini yang bikin semakin menyulitkan bagi TKI dan keluarganya,” tuturnya. Dia menduga para agen PPTKIS Cabang itu lebih memilih menjadi penyalur TKI ilegal menyusul praktik haram ini lebih menguntungkan dari segi bisnis dibanding bila harus berususan dengan petugas resmi. Pihaknya pun mengaku tidak bisa berbuat banyak karena izin PPTKIS Cabang urusannya Disnaker Batam, meskipun P4TKI Batam wajib mengawasinya. (jpnn)