Catatan Lokakarya Buruh Migran Perempuan Tahun 2009

SBMI, Batam - Perlu adanya koordinasi dan sinergi dalam dalam penanganan TKI/WNI yang bermasalah yang dipulangkan. Demikian inti sambutan Menteri Pemberdayaan Perempuan, Meutia Hatta saat membuka Lokakarya Perlindungan Buruh Migran Perempuan Melalui Penyusunan MoU Kerjasama Daerah Embarkasi/Debarkasi Dengan Daerah Asal Pekerja Perempuan.

Lokakarya ini diselenggarakan oleh Kementrian Negara Pemberdayaan di Hotel Harmony selama dua hari, mulai Rabu (14/10) dan berakhir pada Kamis (15/10).
Lokakarya ini bertujuan untuk memberikan perlindungan buruh migrant yang berada di luar negeri. Bagaimana buruh migran yang bermasalah ini jika dipulangkantidak ke daerah transit melainkan langsung ke daerah asal. Selama ini, buruh migran yang bermasalah pemulangannya dari luar negeri selalu ke daerah transit, seperti Batam, Medan dan Tanjung Pinang.

Dari data yang dimiliki Kementrian Pemberdayaan Perempuan RI, jumlah TKI di luar negeri sebanyak 7 juta jiwa. Dari 7 juta jiwa ini, 4 juta diantaranya tenaga kerja wanita. Sebanyak 3 persen dari 4 juta jiwa ini merupakan TKW yang bermasalah diluar negeri. Diakui Meutia masih banyak TKW yang tidak melaporkan, belum lagi WNI yang bermasalah di luar negeri. 

Selama ini untuk penanganan TKW yang dipulangkan ke daerah transit, daerah transit selalu terkendala dana untuk pemulangannya. Hal tersebut tidak ditampik oleh Meutia karena Kementrian Pemberdayaan Perempuan juga tidak memiliki anggaran untuk pemulangan TKW yang bermasalah. Kebanyakan, TKW yang bermasalah berasal dariJawa Barat. Hal ini disebabkan karena kurang awasnya mereka ketika akan berangkat bekerja ke luar negeri.
Untuk itu langkah yang harus ditempuh untuk penanganan TKW bermasalah ini adalah melakukan sinergi dari berbagai pihak. Sinergi tidak hanya oleh Deplu, tetapi Dinas Pendidikan juga harus berperan. Bagaimana mencarikan pekerjaan sehingga mereka tidak memilih bekerja di luar negeri. Selain itu proses pengiriman TKW bermasalah sebaiknya langsung ke daerah asal, tidak transit seperti yang dilakukan selama ini.“Banyak juga PPTKIS BLK nya tidak bagus di Indonesia dan ini menjadi masalah,” pungkasnya.

Konsulat General RI di Johor Bahru, Suryana Sastradiredja menuturkan, dalam satu bulan jumlah TKW/WNI bermasalah yang ditangani antara 50-100 orang. Namun mereka tidak langsung dipulangkan melainkan diperjuangkan hak-haknya. Ada yang mendapat perlakukan kasar dari majikan, hamil hingga gaji tidak dibayar.

Wali Kota Batam, Ahmad Dahlan yang mendampingi Menteri Pemberdayaan Perempuan RI, Meutia Hatta membuka lokakarya tersebut mengatakan, bahwa Batam memberi kontribusi dalam pemulangan TKW/TKI bermasalah yang transit di Batam baik yang dari Malaysia maupun Singapura. Yakni dengan menyediakan tempat tinggal (Shelter) yang dikelola oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. yang terletak di Sekupang. Selain diberikan tempat tinggal dan makan, TKW yang bermasalah akan diberikan conseling.
Untuk pemulangan TKW atau TKI yang bermasalah ini, Pemko menganggarkan dana Rp300 juta setiap tahunnya. Wako menyambutbaik lokakarya ini sehingga persoalan TKW bermasalah di luar negeri dapat tertangani. “Mayoritas TKW atau TKI bermasalah yang transit di Batam berasaldari daerah Jawa. Bagi mereka yang ingin kembali ke daerah asalnya akan kita kembalikan. Jika ada TKW yang jiwanya terganggu akan kita tangani di Shelter hingga benar-benar sembuh dan selanjutnya kita kembalikan ke daerah asalnya,”ujar Wako.