Izin Tidak Lengkap, Delapan TKI Dipulangkan ke Indonesia

SBMI, Batam Center - Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang berada di Malaysia dipulangkan melalui pelabuhan fery internasional Batam Centre, Selasa (1/7/2014). Ini sama seperti pemulangan 10 TKI yang dipulangkan dari Malaysia sekitar sebulan lalu.

Delapan Tenaga Kerja Wanita (TKW) bermasalah di bawah penanganan Dinas Sosial Kota Batam diinapkan di shelter rehabilitasi Dinas Sosial Batam.

"Jadi ini TKI dipulangkan karena tak memiliki izin resmi atau ilegal," ujar Ahmad Yani, Kepala Seksi Rehabilitasi Dinsos Kota Batam, di Sekupang, Batam, Selasa (1/7/2014) siang.
Kesemuanya merupakan TKI ilegal. Di antaranya berasal dari Nusa Tenggara Barat (NTB), Bandung, Lampung, dan Jambi. Pada Rabu (2/7/2014) mereka akan dipulangkan ke daerah asalnya menggunakan kapal Pelni.

Dua TKI di antaranya pulang dalam keadaan memiliki anak. TKI asal Bandar Lampung, Rina Rahmawati baru saja melahirkan anak pertamanya di Malaysia. Saat ini, anaknya berumur dua bulan.

Sementara itu wanita asal Jambi juga pulang dengan mambawa anak yang saat ini berusia dua tahun.

"Saya tak dibayar majikan, saya melaporkan ke KBRI yang ada di Malaysia. Sudah gitu suami saya asal Malaysia juga tidak bertanggung jawab. Karena alasan itu saya memilih pulang ke Indonesia," ujar Rina Rahmawati.

Ia mengaku dinikahi secara siri oleh warga berkenegaraan Malaysia. Tak tanggung jawab dan sering meninggalkan Rina. Hal itu juga jadi alasan ia pulang ke Indonesia.

Kebanyakan dari mereka merupakan TKI yang pulang karena tidak dibayar gaji mereka. Sementara itu, saat yang bersamaan, Riki Syolihin Ketua Komisi IV DPRD Kota Batam juga mengunjungi para TKI di Dinsos.

Menurutnya, kajadian yang sering terjadi di Batam ini merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam meminimalisir angka ilegal TKI.

Ketegasan pemerintah menjadi upaya penting yang harus dilakukan. Sehingga tak ada lagi warga Indonesia kerja di sana dirampas haknya.

"Ini kan berangkat secara ilegal, proses awal yang salah, seterusnya juga akan menjadi permasalahan. Ini menjadi perhatian keras pemerintah yang khusus menangani TKI untuk dapat menjaring dan menyaring lebih ketat dalam pemberangkatan para TKI," ujar Riki Syolihin.

Riki beralasan hal ini menjadi tugas pemerintah kota Batam untuk serius menangani hal tersebut. Keseriusan serta langkah-langkah yang diambil salah satunya dengan lebih memperketat proses pemberangkatan TKI.

"Polisi harus rajin lakukan razia di titik-titik rawan pemberangkatan dari pelabuhan tikus yang berada di Batam," tegas Riki lagi.

Patroli serta razia pihak kepolisian seperti di Teluk Mata Ikan, Tanjung Sengkuang dan beberapa titik pelabuhan tikus yang rawan pemberangkatan TKI ilegal harus lebih intensif lagi. (Tribun Batam)